2014, partai tengah sodorkan 9 calon presiden. "Tak perlu dagang sapi lagi"

Kamis, 17 Mei 2012 , 11:17:00 WIB - Politik

2014, partai tengah sodorkan 9 calon presiden. "Tak perlu dagang sapi lagi"
Ilustrasi: erepublik.com

PEMILIHAN Presiden (Pilres) masih dua tahun ke depan, tapi wacana jumlah calon presiden yang bakal bertarung pada 2014 terus dihembuskan Partai Demokrat.

Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009 mencoba tawar-menawar. Ambang batas Presidential Threshold (PT) 20% atau 15%. Monggo! Kalau besaran ambang batas 20%, calon presiden maksimal lima orang. Batas 15% memberi peluang enam calon presiden untuk bertarung.

Wacana tersebut ditiupkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa. "Usulan Partai Demokrat sama dengan persyaratan Presidential Threshold (PT) pada Pemilu Presiden 2009 yakni 20 persen. Namun, jika ada usulan agar diturunkan, Partai Demokrat masih bisa menerimanya hingga 15 persen."

Tawaran Demokrat segera ditepis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memilih 'jalan damai' dengan memberi peluang kepada sembilan partai di parlemen untuk mengusung calon dari tiap partai.

"Perlu didorong agar partai tengah untuk mengusung capres sendiri. Bila ada 9 parpol yang lolos di parlemen, maka semua partai itu bisa mengusung capres," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di gedung DPR Jakarta, Rabu (16/5).

Hindari daging sapi
Menurut Anis, PKS akan mengupayakan syarat mengusung calon presiden atau Presidential Threshold dimudahkan. Artinya, sama dengan persyaratan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dalam perolehan kursi di parlemen.

"Menurut saya, syarat mengusung capres disamakan saja dengan PT. PKS akan dorong syarat itu saat pembahasan RUU Pemilihan Presiden," ucap dia.

Persamaan syarat itu agar partai politik yang lolos Parliamentary Threshold bisa mengusung kandidat presiden sendiri. Selain itu, persyaratan yang mudah akan memberi pilihan luas kepada masyarakat.

"Presiden atau pemimpin tergantung kepada figur. Kita mesti melihat presiden dipilih rakyat, partai politik cuma provider. Ada partai besar tapi tak punya calon, begitu sebaliknya. Jadi tak perlu dagang sapi lagi."

Kandidat alternatif
Pendapat senada dikemukakan petinggi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Anggota Dewan Pembina Gerindra, Martin Hutabarat menilai persyaratan Presidential Threshold terlampau berat.

"Kita ikut melakukan revisi ini. Alasannya, dengan pengetatan yang sekarang ini terlalu ketat sehingga hanya dua atau tiga pasangan capres saja yang bisa maju. Terkesan menutup peluang bagi munculnya calon presiden lain yg lebih diharapkan oleh rakyat, tetapi tidak akan berpeluang karena tertutup ketatnya batas ambang tersebut," kata Martin Hutabarat di Jakarta, Rabu (16/5).

Pilihan ideal, menurut Martin, adalah menerapkan Presidential Threshold seperti halnya Parliamentary Threshold di ambang batas 3,5%. Tujuannya, memberi peluang calon potensial dan rakyat mendapat peluang memilih kepala negara dan kepala pemerintahan lebih banyak.

"Berapa idealnya? Gerindra akan berupaya mendorong revisi. Kalau tetap 15% atau 20% berarti menutup peluang pilihan alternatif," ungkap Martin.

Tidak demokratis
Suara penolakan kembali dilontarkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Petinggi Hanura, Syarifuddin Sudding mendorong tersusun UU Pemilihan Presiden yang tidak membatasi hak seorang warga negara untuk menjadi pemimpin.

Idealnya Presidential Threshold 3,5% pula? "Ya saya kira karena kita telah sepakat dengan Parliamentary Threshold 3,5% artinya partai-partai yang telah lolos berhak mengajukan calon presiden. Tanpa ada lgi pembatasan dalam UU Pilres terhadap batas ambang presiden," ungkap Syarifuddin.

Menurutnya, sangatlah tidak adil bagi partai politik yang memiliki wakil di parlemen dan lolos Parliamentary Threshold 3,5% tapi peluang kandidatnya 'dipasung' untuk mengikuti Pemilihan Presiden yang mensyaratkan minimal 15%.

"Sungguh tidak adil. Alangkah eloknya membuka peluang yang sama kepada semua partai," ungkap Syarifuddin.

Reporter : Novrizal
Redaktur : M. Achsan Atjo

Become a fan! Email! Linkedin! Follow us! Youtube! Google Plus! Pinterest!

POLLING

  • UU ITE Hambat Kemerdekaan Berpendapat

    Menurut Anda, apakah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menghambat pelaksanaan kemerdekaan berpendapat dan berekspresi di media sosial?


    Ya
    Tidak
    Tidak Tahu

    security image
    Masukan Kode captcha :