Agenda Utama Pasca-Ramadan: Berantas Korupsi, Pluralisme

Minggu, 19 Agustus 2012 , 07:01:01 WIB - Opini

Agenda Utama Pasca-Ramadan: Berantas Korupsi, Pluralisme
Aksi Teatrikal Antikorupsi (Portaltiga/Gresnews.com)

Diwarnai persamaan Hari Raya Idul Fitri, umat Islam Indonesia menyelesaikan puasa Ramadan tahun ini. Mayoritas orang sudah lepas dari hiruk-pikuk mudik ke kampung halamannya masing-masing. Silaturahmi atau yang akrab disebut halal bi halal tengah giat dilakukan di sejumlah kantor pemerintah, swasta, dan keluarga besar.

Lepas dari tiga hal tersebut, sesungguhnya agenda besar pascapuasa adalah transformasi nilai-nilai Ramadan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dalam 11 bulan berikutnya. Transformasi nilai tersebut tidak bisa dilepaskan dari praktik puasa itu sendiri. Justru dari transformasi nilai inilah puasa kaum muslimin bisa dilihat.

Dari berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini, penulis melihat ada dua hambatan utama dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Yakni, korupsi dan antipluralisme. Korupsi yang merupakan extraordinary crime telah merebut hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan. Sedangkan sikap antipluralisme meniscayakan timbulnya ketidakamanan dan ketidaknyamanan di masyarakat. Hal ini terjadi bukan hanya dalam kehidupan beragama, tetapi juga dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi dan semangat pluralisme harus menjadi agenda utama pasca-Ramadan.

Antikorupsi
Salah satu ajaran puasa adalah menanamkan solidaritas sosial. Zakat fitrah yang diberikan pada akhir Ramadan merupakan simbol nyata aksi solidaritas sosial. Pemberian zakat menunjukkan umat beragama harus sensitif terhadap keadaan sekeliling. Di sinilah zakat harus dijadikan batu pijakan sebagai lawan dari korupsi yang notabene perampokan uang rakyat. Dengan spirit Ramadhan dan zakat, negeri ini bahu membahu mengkonsolidasikan diri membangun semangat antikorupsi.

Konsolidasi dan semangat antikorupsi membutuhkan beberapa hal. Yakni, pertama, sistem antikorupsi. Salah satu yang paling aktual adalah kontroversi aturan pemberian remisi bagi tahanan korupsi. Pada satu sisi, para pegiat antikorupsi menyatakan pemberian remisi menciderai keadilan masyarakat, pada pihak bersebrangan pemerintah bertahan dengan aturan main. Kita akan mencatat sejauh mana kepedulian aparat penegak hukum yang berpuasa untuk komitmen terhadap memberantas korupsi dengan mengubah atau menghilangkan aturan remisi tersebut. Tentu saja wacana hukuman mati atau pemiskinan bagi koruptor tidak boleh diabaikan dalam pembangunan sistem antikorupsi di negeri ini.

Kedua, aksi nyata antikorupsi. Selama ini aksi nyata antikorupsi lebih banyak dilakukan koalisi masyarakat sipil. Mereka memberi masukan dan memberi data dan jejak rekam para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan calon pimpinan KPK); mengkritisi berbagai perilaku koruptif aparatur negeri ini; mengawal kasus yang sedang berjalan; terus mewacanakan antikoruspi di berbagai media cetak, eletronik, dan akses (internet). Dalam konteks ini, jasa media massa dalam mengekspos kasus korupsi sebagai bagian dari aksi nyata aktikorupsi tidak mungkin dinafikan.

Ketiga, pemimpin antikorupsi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berulang kali menegaskan dirinya akan memimpin pemberantasan korupsi di negeri ini, termasuk jika menimpa kalangaan terdekatnya, keluarga, kalangan istana, atau partai politik yang didirikannya (Partai Demokrat). Salah satu wujud komitmen tersebut diwujudkan dengan tidak membela besannya, Aulia Pohan, ketika bermasalah di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kini, Presiden ditantang untuk tidak membela atau intervensi terhadap proses beberapa kader Partai Demokrat yang diduga terlibat kasus korupsi. Ini adalah batu ujian selanjutnya komitmen Presiden untuk memberantas korupsi dari kalangan terdekat lebih dahulu.

Sebagai penutup, penulis menggarisbawahi bahwa keberhasilan puasa Ramadan bisa dipotret dan direkam secara nyata, terutama pemberantasan korupsi, dalam kehidupan 11 bulan selanjutnya. Jika hingga Ramadan mendatang angka korupsi menurun dan kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik dari sebelumnya, puasa yang dijalankan masyarakat negeri ini berhasil. Jika kondisi sebaliknya, puasa yang dilaksanakan mayoritas anak bangsa ini patut dipertanyakan.

Dudi Sabil Iskandar
Redaktur Gresnews.com

Become a fan! Email! Linkedin! Follow us! Youtube! Google Plus! Pinterest!

Terpopuler

  • Pertanian Indonesia Sedang Sakit, Perlu Pemimpin yang Memahami Petani

    Dia mengatakan, kasus impor beras, daging sapi dan bawang merah menggambarkan pertanian Indonesia sedang sakit. Perekonomian lebih mengutamakan kepentingan penguasa dan pengusaha yang mencari untung sesaat daripada petani yang hidup makin melarat.

  • Kasus JIS Bukan Kejahatan Pidana Biasa

    Reza menilai kasus ini sudah menciptakan ketakutan luar biasa di kalangan orang tua dan keluarga. Karena itu, ia berharap aparat penegak hukum juga harus memandang kasus ini sebagai kejahatan yang luar biasa dengan penanganan yang berani dan lebih progresif.

POLLING

  • Wakil Presiden untuk Jokowi

    Siapakah yang menurut Anda akan menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Jokowi?


    Jusuf Kalla
    Muhaimin Iskandar
    Mahfud MD
    Hatta Rajasa
    Gita Wirjawan
    Anis Matta
    Dahlan Iskan
    Rhoma Irama
    Pramono Edhie Wibowo
    Tokoh lain

    security image
    Masukan Kode captcha :